Tanggapan Saya tentang Diskusi: Surat Pramoedya untuk JJ Kusni

Saya suka membaca atau mendengar argumentasi-argumentasi para sastrawan Indonesia atau para pelaku sejarah Indonesia, bagaimana pun kerasnya bunyi argumentasi yang dilemparkan, karena pasti dari argumentasi-argumentasi atau pendapat-pendapat mereka akan ada sesuatu yang bisa saya pelajari.

Tema Manikebu, rekonsiliasi, dll itu baik sekali diungkapkan, didiskusikan, dan dilemparkan ke publik dengan sering, supaya para generasi muda bisa turut belajar, berpikir, dan barangkali mengambil sikap atau tidak mengambil sikap.

Tetapi - pendapat saya pribadi - yang paling tidak saya sukai adalah kalau argumentasi-argumentasi tersebut sambil disertai dengan beberapa diksi kata-kata yang kotor terhadap pihak lain yang dikritik.

Kami-kami generasi muda mestinya tidak terus diajari cara-cara berargumentasi dengan penggunaan kata-kata yang 'menghina' seseorang.

Jaman militer ORBA sudah cukup banyak yang terhina dan dihinakan atau di PKI-kan (seperti yang pernah dialami Bapak saya sendiri). Tapi sekarang marilah kita hentikan penggunaan kata-kata menghina ini diantara rekan-rekan kita sendiri yang nota bene sama-sama pernah kena dampak penghinaan militer ORBA.

Sudah cukup kenyang rasanya saya sendiri mendengar 'pertengkaran' para generasi tua yang tak berkesudahan. Saya akui, semuanya memang keras kepala, tapi karena mereka punya prinsip kuat masing-masing! (misalnya Pram, Mochtar Lubis, dan yang lain- lainnya).

Saya sampai berkesimpulan begini: Semua penulis/sastrawan Indonesia itu keras kepala dan sangat individualis!. Tapi saya juga kagum terhadap mereka-mereka ini. Semua mencintai negara Republik Indonesia, apa pun ideologi politik mereka.

Mari kita lihat kembali surat Pak Pram kepada Gunawan Mohammad. Walaupun disampaikan dengan tegas, keras, dan tak berkompromis, tetapi kok saya tidak melihat ada kata-kata kotor atau kata-kata menghina kepada pribadi Gunawan Muhammad atau pihak mana pun. Cara yang demikian yang saya sukai misalnya!

Demikian pula surat Gunawan Muhammad terhadap Pak Pram (yang juga sebelumnya diterbitkan Tempo) cukup tegas, tapi santun. Tak ada diksi kata-kata kotor yang dipakai.


-Y. Mirdayanti -

--------------------

--- In sastra-pembebasan@yahoogroups.com, "sautsitumorang"
wrote:

jj kusni kan gak ngalamin semua itu kerna dia "eksil" di Eropa yang nyaman itu mangkanya enak aja dia memakek momentum diskusi bukunya untuk "rekonsiliasi" cuman demi bisa masuk lingkarang goenawan mohamad!

kalok mo "rekonsiliasi" mustinya kan di Mabes ABRI ato di Pulau Buru biar kontekstual dengan sejarah ! dan libatkan semua unsur yang terkait terutama para korban 1965 dan keluarganya!

kok malah di istananya salah seorang pendukung berkuasanya Jendral Suharto yaitu Goenawan Mohamad !!!

banyak yang jadi korban Peristiwa 1965 termasuk generasiku yang lahir pada zaman berkuasanya rejim diktator militer Suharto. kami kehilangan Sejarah dan kepala kami diisi Teror!

jj kusni pengkhianat sejarah dan Lekra gadungan!!! taik kucing sama kau!

-saut situmorang


Surat Terbuka Parmoedya Ananta Toer: "Saya Bukan Nelson Mandela"
--------------------------------------------------------------
(Tanggapan buat Goenawan Mohamad)

Tempo Kolom NO. 05/XXIX/3 - 9 April 2000

Pramoedya Ananta Toer *

Saya bukan Nelson Mandela. Dan Goenawan Mohamad keliru, Indonesia bukan Afrika Selatan. Dia berharap saya menerima permintaan maaf yang diungkapkan Presiden Abdurrahman Wahid (Tempo, 9 April 2000), seperti Mandela memaafkan rezim kulit putih yang telah menindas bangsanya, bahkan memenjarakannya. Saya sangat menghormati Mandela. Tapi saya bukan dia, dan tidak ingin menjadi dia.

Di Afrika Selatan penindasan dan diskriminasi dilakukan oleh kulit putih terhadap kulit hitam. Putih melawan hitam, seperti Belanda melawan Indonesia. Mudah. Apa yang terjadi di Indonesia tidak sesederhana itu: kulit cokelat menindas kulit cokelat.

Lebih dari itu, saya menganggap permintaan maaf Gus Dur dan idenya tentang rekonsiliasi cuma basa-basi. Dan gampang amat meminta maaf setelah semua yang terjadi itu. Saya tidak memerlukan basa-basi. Gus Dur pertama-tama harus menjelaskan dia berbicara atas nama siapa. Mengapa harus dia yang mengatakannya? Kalau dia mewakili suatu kelompok, NU misalnya, kenapa dia berbicara sebagai presiden? Dan jika dia bicara sebagai presiden, kenapa lembaga-lembaga negara dilewatinya begitu saja? Sekalipun dalam kapasitasnya sebagai presiden, Gus Dur tidak bisa meminta maaf. Negara ini mempunyai lembaga-lembaga perwakilan, dan biarkan lembaga negara seperti DPR dan MPR mengatakannya. Bukan Gus Dur yang harus mengatakan itu.

Yang saya inginkan adalah tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Orang seperti saya menderita karena tiadanya hukum dan keadilan. Saya kira masalah ini urusan negara, menyangkut DPR dan MPR, tetapi mereka tidak bicara apa-apa. Itu sebabnya saya menganggapnya sebagai basa-basi. Saya tidak mudah memaafkan orang karena sudah terlampau pahit menjadi orang Indonesia.

Buku-buku saya menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah lanjutan di Amerika, tapi di Indonesia dilarang. Hak saya sebagai pengarang selama 43 tahun dirampas habis. Saya menghabiskan hampir separuh usia saya di Pulau Buru dengan siksaan, penghinaan, dan
penganiayaan.

Keluarga saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Salah satu anak saya pernah melerai perkelahian di sekolah, tapi ketika tahu bapaknya tapol justru dikeroyok. Istri saya berjualan untuk bertahan hidup, tapi selalu direcoki setelah tahu saya tapol. Bahkan sampai ketua RT tidak mau membuatkan KTP. Rumah saya di Rawamangun Utara dirampas dan diduduki militer, sampai sekarang. Buku dan naskah karya-karya saya dibakar. Basa-basi baik saja, tapi hanya basa-basi. Selanjutnya mau apa? Maukah
negara mengganti kerugian orang-orang seperti saya? Negara mungkin harus berutang lagi untuk menebus mengganti semua yang saya miliki.

Minta maaf saja tidak cukup. Dirikan dan tegakkan hukum. Semuanya mesti lewat hukum. Jadikan itu keputusan DPR dan MPR. Tidak bisa begitu saja basa-basi minta maaf.

Tidak pernah ada pengadilan terhadap saya sebelum dijebloskan ke Buru. Semua menganggap saya sebagai barang mainan. Betapa sakitnya ketika pada 1965 saya dikeroyok habis-habisan, sementara pemerintah yang berkewajiban melindungi justru menangkap saya.

Ketika dibebaskan 14 tahun lalu, saya menerima surat keterangan bahwa saya tidak terlibat G30S-PKI. Namun, setelah itu tidak ada tindakan apa-apa. Dalam buku saya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu yang terbit pada 1990 juga terdapat daftar 40 tapol yang dibunuh Angkatan Darat. Tapi tidak pernah pula ada tindakan.

Saya sudah kehilangan kepercayaan. Saya tidak percaya Gus Dur. Dia, seperti juga Goenawan Mohamad, adalah bagian dari Orde Baru. Ikut mendirikan rezim. Saya tidak percaya dengan semua elite politik Indonesia. Tak terkecuali para intelektualnya; mereka selama ini memilih diam dan menerima fasisme. Mereka semua ikut bertanggung jawab atas penderitaan yang saya alami. Mereka ikut bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan Orde Baru.

Goenawan mungkin mengira saya pendendam dan mengalami sakit hati yang mendalam. Tidak. Saya justru sangat kasihan dengan penguasa yang sangat rendah budayanya, termasuk merampas semua yang dimiliki bangsanya sendiri.

Saya sudah memberikan semuanya kepada Indonesia. Umur, kesehatan, masa muda sampai setua ini. Sekarang saya tidak bisa menulis-baca lagi. Dalam hitungan hari, minggu, atau bulan mungkin saya akan mati, karena penyempitan pembuluh darah jantung. Basa-basi tak lagi bisa menghibur saya.

(*) Ditulis kembali berdasarkan wawancara dengan Hadriani Pudjiarti
dari TEMPO